Digitalisasi Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Authors

  • Edelweisia Cristiana a:1:{s:5:"en_US";s:7:"IAHN-TP";}

DOI:

https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.89

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai dasar hukum digitalisasi pendidikan sebagai bentuk dukungan pemerintah guna menjamin hak masyarakat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yakni bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian.

Digitalisasi Pendidikan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-05-18

Issue

No. 3 (2021): Digitalisasi Pendidikan Sekolah Dasar

Section

Articles

License

Manuscripts published in The Proceedings of the IAHN-TP Palangka Raya National Seminar are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

Under this license, readers and authors are free to:

  1. Share: Copy and redistribute the material in any medium or format.
  2. Adapt: Remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

  • Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • ShareAlike: If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.